Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Batu Bara, DPR Bentuk Panja Awasi Proses Hukum

Jakarta, suaramahardika.id – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor batu bara terus bergulir. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (11/7/2026), Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan perkembangan terbaru dengan menetapkan dua orang tersangka dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang masih terus berjalan. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua Orang Resmi Berstatus Tersangka

Dalam keterangan resmi, penyidik menetapkan:

• DR, seorang pihak swasta, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. DR diketahui telah menjalani penahanan sejak 10 Juli 2026 di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
• FA, seorang oknum penyelenggara negara, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, aparat belum menyampaikan secara rinci konstruksi perkara maupun besaran kerugian negara yang dikaitkan dengan masing-masing tersangka. Penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Polri dan Kejaksaan Perkuat Sinergi

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara.

Sebagai bentuk sinergi antarpenegak hukum, Polri telah menyepakati pelimpahan tiga perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi sektor batu bara kepada Kejaksaan Agung untuk diproses sesuai kewenangan.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Plt. Jampidsus) Rudi Margono menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar proses penegakan hukum berjalan efektif, tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang sedang menjalani proses hukum.

DPR Bentuk Panitia Kerja Pengawasan

Sementara itu, Komisi III DPR RI menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Pembentukan Panja bertujuan memastikan seluruh proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas.

Komisi III juga menegaskan bahwa perkara yang sedang ditangani merupakan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh oknum, sehingga tidak boleh digeneralisasi sebagai tindakan yang melibatkan suatu institusi secara keseluruhan.

Penyidikan Masih Berlangsung

Aparat penegak hukum memastikan penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan alat bukti baru.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi serta tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hingga terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai prinsip praduga tak bersalah. (GLMS-001)